PENGELOLAAN BUS TRANS PADANG DI KOTA PADANG Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kendaraan merupakan alat yang digunakan sebagai sarana transportasi, dan mobil adalah sarana transportasi yang berada di darat. Dengan dilatar belakangi oleh keinginan untuk mewujudkan transportasi umum yang tertib, aman, nyaman dan bersih, maka Pemerintah Kota Padang (Pemko Padang) memberikan inovasi baru terhadap angkutan massal dengan menghadirkan Bus Trans Padang. Dalam Skripsi ini permasalahan yang ada terkait pengelolaan Bus Trans Padang, penulis merumuskan antara lain : 1. Bagaimana bentuk pengeloaan Bus Trans Padang sebagai aset kota padang, dan 2. Permasalahan apa yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan Bus Trans Padang. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris/sosiologis, yakni dengan melihat langsung kenyataan yang terjadi di lapangan tentang pengelolaan Bus Trans Padang. Penulis melakukan penelitian ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kota Padang dan melakukan wawancara dengan Bapak Indra Noferi, M. Si. selaku Kepala Divisi (Kasi) Manajemen Angkutan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kota Padang. Selain itu penulis juga melakukan penelitian ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang dan wawancara dengan Ibu Ir. Yuniarti selaku Kepala Divisi (Kasi) Pembinaan Wajib Pajak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang. Dari hasil penelitian tentang pengelolaan Bus Trans Padang di Kota Padang ditemukan beberapa permasalahan teknis maupun nonteknis yang mana menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan dalam pengelolaan Bus Trans Padang tersebut dan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Trans Padang. Dalam Pengelolaannya mulai dari pengadaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan Bus Trans Padang terlaksana dengan baik