KEDUDUKAN KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI MINANGKABAU KECAMATAN SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR

Kerapatan Adat Nagari mempunyai hak-hak asal usul atau hak-hak tradisional berupa kewenangan-kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk untuk menetapkan suatu keputusan mengenai status keanggotaan dari anggotanya yang melanggar aturan adat, sesuai dengan adat istiadat dan asal usulnya. Apabila tidak seimbangnya antara persediaan dan kebutuhan akan tanah telah menimbulkan persoalan yang banyak segi-seginya di berbagai daerah, begitu pula yang terjadi di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar yang terdapat sangketa tanah ulayat antar kaum yang mengakibatkan pertengkaran antara para pihak karena adanya perbedaan pendapat yaitu penggugat menyatakan bahwa tanah ulayat tersebut merupakan milik kaumnya dan hanya dipinjamkan kepada si tergugat dan tergugat membantah pernyataan penggugat tersebut karena menurut tergugat tanah ulayat tersebut telah dibeli orang tuanya kepada ninik si penggugat ketika dia masih hidup. Dengan adanya sengketa tersebut maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku pengelola Nagari sebagai masyarakat hukum adat mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Oleh karena itu penulis mengangkat judul Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Kaum di Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Data