PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN MUATAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTO TANGAH

Dalam menegakkan dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat maka peran dari aparatur pemerintah terutama dibidang penegakan hukum pelanggaran muatan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya ditegaskan pula didalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditingkatkan secara terus menerus sehingga mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal 8 . Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pelanggaran Muatan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian ResortKoto Tangah”