HUBUNGAN RESTORATIVE JUSTICE DENGAN PIDANA ADAT MINANGKABAU

“HUBUNGAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DENGAN PIDANA ADAT MINANGKABAU” (Farhan Prastiyan, 1110112058 ,Fakultas Hukum Universitas Andalas, 140 halaman, 2016) ABSTRAK Seiring berkembangnya zaman dan pemikiran masyarakat Indonesia KUHP yang merupakan warisan Belanda sejak tahun 1918 tersebut dirasa sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa saat ini. Kenyataan inilah yang menyebabkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) di Indonesia. Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum tersebut sejalan dengan hasil Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (obsolote and unjustice) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dikarenakan keadilan yang dicapai berbeda dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Restorative justice adalah konsep baru yang dianggap oleh berbagai kalangan sebagai salah satu hukum yang progresif, konsep ini mengutamakan pendamaian dan pemulihan serta mengesampingkan pidana penjara yang selama ini dirasa kurang efektif. Namun tanpa disadari Indonesia telah menerapkan konsep tersebut melalui hukum pidana adat salah satunya pidana adat Minangkabau yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif menggunakan literatur-literatur buku dan bahan lainya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara restorative justice dengan pidana adat Minangkabau, yaitu keduanya bertujuan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana juga mendamaikan antara kobran, pelaku dan pihak-pihak disekitar yang terkait. Selain itu restorative justice dan pidana adat Minangkabau sama-sama mengutamakan jalur musyawarah. Maka dari itu restorative justice dapat diterapkan dalam hukum pidana Indonesia melalui aspek pidana adat Minangkabau. Saran: Diharapkan pemerintah segera melakukan pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih berkarakteristik Indonesia; Diharapkan pemerintah dapat mengakomodir hukum asli bangsa Indonesia yaitu hukum adat