IMPLIKASI HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG BERSTATUS TERSANGKA

Berlakunya Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah melahirkan perkembangan hukum dalam dunia kenotariatan pada saat ini yang mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat UUJN. Berdasarka hal tersebut penulis tertarik mengangkat penelitian tentang Implikasi hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris yang berstatus tersangka dengan rumusan masalah Apakah yang menjadi dasar hukum untuk menetapkan notaris sebagai tersangka dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat akta, Bagaimana implikasi kewenangan yang dilakukan oleh notaris dalam status tersangka sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Jenis penelitian / pendekatan yang digunakan oleh penulis bahwa Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan ( Statue Approach) dan kasus (case approach) yaitu mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang menyangkut dengan pokok permasalahan penelitian dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, konsep asas hukum yang relevan. Kesimpulannya bahwa dasar hukum untuk menjadikan notaris sebagai tersangka dalam melakukan kewenangannya dalam membuat akta pada dasarnya tidak ada diatur secara konkrit tentang Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Tersangka dalam kasus pidana namun jika dikaitkan dengan moral maka secara moral notaris harus bertanggungjawab terhadap kelalaian yang dilakukannya sehingga menyebabkannya menjadi tersangka yang secara hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dianggap tidak cakap lagi membuat akta sebab akan menimbulkan kesan yang tidak baik di masyarakat terhadap profesi Notaris itu sendiri. Meskipun belum ada putusan hukum tetap, seorang notaris dalam status tersangka untuk sementara tidak berwenang untuk membuat akta. Hal ini untuk memudahkan dalam proses peradilan dan juga sebagai wujud perlindungan terhadap klien Notaris tersebut pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Notaris yang dalam status tersangka tidak ada norma yang jelas mengaturnya namun begitu dalam hal notaris sebagai tersangka tidak menghalangi Notaris tersebut untuk membuat akta sebagai kewenangannya dibeberapa kondisi seorang pejabat yang menjadi tersangka berhenti sementara dari jabatannya demikian juga sebaiknya karena pada dasarnya Notaris adalah pejabat umum. Implikasi kewenangan yang dilakukan oleh Notaris dalam Status Tersangka sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta autentik tetap berwenang dalam membuat akta, karena pada dasarnya notaris sebagai tersangka belum tentu bersalah dan harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (Presumtion Of Innocence). Salah atau tidak seorang ditetapkan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan yang pasti. Tergantung dari masyarakat masih mau menggunakan jasa notaris yang dalam status sebagai tersangka atau tidak