PROSEDUR PENELITIAN TERHADAP SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) OLEH DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) DI KABUPATEN TANAH DATAR

Pajak itu sendiri diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang rumusannya adalah “bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang”. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Undang- Undang PDRD Tahun 2009. Undang-Undang PDRD merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Pasal 1 angka (10) Undang-Undang PDRD “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (64) Undang-Undang PDRD “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Undang-Undang ini lahir karena menimbang bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 13 penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah