TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL TERDAPAT PERBEDAAN DATA DALAM AKTA

Notaris seringkali dalam prakteknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak, atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan kesalahan para pihak terjadi karena salah satu pihak tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya atau pihak tersebut berbohong saat menghadap Notaris dalam membuat sebuah akta. Hal lainnya yaitu para pihak memalsukan data-data yang dibawanya untuk menghadap Notaris. Rumusan masalah yaitu Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perbedaan Data Dalam Akta?. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Data Dalam Akta?. Bagaimana Penyelesaian Perbedaan Data Dalam Akta?. Adapun Metode Penelitian dengan cara adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Pembahasan yaitu tanggung jawab Notaris terhadap perbedaan data dalam Akta. Tanggung jawab pidana muncul bila mana Notaris telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau dengan melakukan kesalahan, melakukan perbuatan melawan hukum pidana, baik sengaja maupun karena kelalaian yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana Notaris harus melihat kepada kemampuan bertanggung jawab Notaris, kesengajaan/kealpaan Notaris serta penghapusan pidana Notaris. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan 2 (dua) faktor penting yakni Faktor Akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan Faktor Perasaan atau Kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah laku dengan penuh kesadaran. Akibat hukum terhadap perbedaan data dalam Akta, dalam hal apabila ditemukannya perbedaan fakta dalam Akta Otentik (Akta Notaris) tersebut, maka para pihak yang merasa dirugikan tersebut melalui prosedur yang ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat menggugat akta yang telah dikeluarkan Notaris dalam hal pemeriksaan di Pengadilan terhadap akta tersebut, sehingga akta tersebut tidak memiliki kekuatan bukti materil dan dapat dibatalkan. Penyelesaian tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya tergantung pada permasalahan yang timbul akibat dari adanya akta tersebut, ataupun dari prosedur pembuatan akta tersebut. Dalam hal ini, Notaris bertanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya. Adanya pemberian sanksi, baik itu sanksi perdata, sanksi pidana maupun sanksi administraif adalah untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan hukum yang mungkin dilakukan oleh Notaris dan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang dilayaninya. Adapun saran dari Tesis ini, hendaknya Notaris dalam menghadapi setiap perbuatan hukum tetap bertindak sesuai kewenangannya, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berperan dalam pembuatan akta dengan menciptakan suatu cara atau kesempatan dalam setiap perbuatan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris diharapkan dalam membuat akta agar mengakomodir dan menyelidiki kepentingan para pihak dengan seksama.Notaris diharapkan dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum yang berwenang dalam pembuat Akta Otentik, memahami dan melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan Profesi Notaris. Kata kunci : Tanggung Jawab Notaris, Akta Otenti