PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DI KENAGARIAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nagari Kinali merupakan daerah pertama di Sumatera Barat yang melahirkan sebuah kesepakatan dalam rangka menghambat alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke non-pangan dalam upaya peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mendeskripsikan proses lahirnya kesepakatan nagari dalam mendukung ketahanan pangan, mendeskripsikan peran kelembagaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan nagari dalam rangka mendorong perkembangan lahan sawah pada areal yang telah disepakati yang sebagian masih dalam bentuk kebun sawit dan mengidentifikasi implikasi kesepakatan nagari terhadap intensifikasi usahatani padi dan ketersediaan pangan khususnya beras. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Kinali pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus yaitu menjelaskan tentang kesepakatan dalam upaya pencapaian kestabilan pangan. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 32 orang yang diambil secara sengaja dari 29 kelompoktani yang ikut kesepakatan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan muncul yang berawal dari kekuatiran petani yang tergabung dalam kelompok terhadap alih fungsi lahan dari lahan tanaman pangan ke lahan perkebunan. Pelaksanaan kesepakatan ketahanan pangan melibatkan sejumlah pihak yakni ketua dan pengurus kelompok tani, kepala jorong, Wali Nagari Kinali, niniak mamak, Camat Kinali, serta PPL dan UPT-BP2KP. Dengan adanya kesepakatan maka Pemda kabupaten Pasaman Barat memberikan dukungan berupa bantuan saprodi, Alsintan, sarana irigasi serta sarana dan prasarana transportasi. Kesepakatan ini memberikan dampak pada peningkatan produksi padi (GKG) sebesar 4.508 ton (59%) dan peningkatan produksi beras 2,583 Ton (59%) dibandingkan produksi sebelum kesepakatan, peningkatan ketersediaan beras sebanyak 2.491 Ton (60%) dari 4.185 Ton beras menjadi 6.676 Ton. Perimbangan ketersediaan beras dengan kebutuhan untuk dikonsumsi penduduk di Kecamatan Kinali, setelah adanya kesepakatan terjadi surplus beras sebanyak 136 Ton, dan untuk nagari Kinali surplus beras 594 Ton. Peneliti menyarankan agar pengurus kelompok yang menyepakati kesepakatan dapat mensosialisasikan dan mengajak petani lain yang belum tergabung agar ikut dalam kesepakatan, selanjutnya seluruh kelembagaan dan pihak yang terlibat dapat selalu konsisten dalam mengawasi pelaksanaan kesepakatan ini, diharapkan pemerintah daerah (tingkat nagari, kecamatan, serta kabupaten) selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan kesepakatan agar petani bisa lebih termotivasi dan petani lebih efisien dalam berusaha tani padi khususnya dan tanaman pangan umumnya. Kata kunci: kesepakatan, kelembagaan, dan ketahanan panga