Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Padang)

UPAYA JAKSA SELAKU EKSEKUTOR DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Kejaksaan Negeri Padang) (Harys Oskandar, 1110112232, Fakults Hukum Universitas Andalas, 130 halaman, 2016) ABSTRAK Jaksa sebagai jabatan yang diberikan kewenangan-kewenangan oleh undang-undang untuk mengembalikan keuangan negara tersebut dengan melakukan tindakan eksekusi pidana tambahan uang pengganti belum mampu melaksanakannya dengan baik. Masih banyak yang belum dieksekusi oleh Jaksa Eksekutor, bahkan mengalami kegagalan dalam melakukan eksekusi. Ada tiga hal yang akan diteliti antara lain: mengenai upaya-upaya Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Kota Padang, kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Kota Padang, serta akibat hukum jika keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tidak dapat dikembalikan. Untuk menjawabnya digunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Klas IA. Untuk memperoleh data-data dari instansi-instansi tersebut digunakan teknik wawancara semi terstruktur. Selain itu juga mengunakan teknik studi dokumen. Hasil penelitian ditemukan bahwa Jaksa Eksekutor memiliki 4 upaya untuk mengembalikan keuangan negara antara lain: (1). Penyerahan surat pernyataan uang pengganti, (2). Melakukan pelacakkan aset kembali, (3). Melakukan penyitaan, (4). Melakukan pelelangan. Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut Jaksa Eksekutor mengalami berbagai kendala baik itu kendala yang berasal dari dalam maupun kendala yang berasal dari luar. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan 2 akibat hukum yang timbul terhadap si terpidana. Jadi Jaksa Eksekutor dalam melaksanakan upaya-upaya untuk mengembalikan keuangan negara sangat terkesan tidak efisien, tidak proaktif, dan tidak berani dalam melakukan upaya-upaya tersebut. Seharusnya Jaksa Eksekutor lebih efisien, proaktif, dan berani dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim khususnya pidana tambahan uang pengganti. Kata Kunci: Tindak pidana korupsi, pidana tambahan uang pengganti, dan Jaksa Eksekuto