LEGALITAS USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP) SEBAGAI LEMBAGA SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN PELALAWAN

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pembangunan tersebut hendaknya diarahkan pada terwujudnya perekonomian mandiri. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, ini merupakan wujud dari demokrasi ekonomi. Pemerintah pada tanggal 25 Pebruari 2005, mencanangkan Program Pemberdayaaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan secara bersamaan juga dicanangkan Tahun Keuangan Mikro Indonesia (TKMI). Dengan pencanangan program tersebut, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi masyarakat miskin serta meningkatkan pembangunan di daerah pedesaan. Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa, yakni tahun mikro kredit Internasional 2005 (the international year of microcredit). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor : 592/IX/2004 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau. Implementasi Keputusan Gubernur ini salah satunya adalah dengan lahirnya Program Pemberdayaan Desa dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.132/III/ 2005 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau. Program Pemberdayaan Desa ini dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dengan Bank Riau, (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang dalam rangka Penyaluran Dana Usaha Desa pada Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan diolah dan dianalisis, dengan tujuan : bagaimana legalitas dari UED – SP sebagai Lembaga Simpan Pinjam yang masih beroperasi menghimpun dana masyarakat dan bagaimana pengawasan terhadap kelembagaan UED – SP serta perlindungan terhadap nasabah Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam. Metode Penelitian menggunakan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif (normative legal research), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil pembahasan dari penulisan tesis ini maka dapat disimpulkan bahwa: Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam sebagai Lembaga Keuangan Mikro harus dipersamakan dengan aturan yang diatur dengan tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang – undang ini berlaku. Ini diatur pada pasal 39 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2013