MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN PADA DPKA KOTA PADANG

Merujuk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) , maka Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang selama ini menjadi pajak pusat diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah dan menjadi Pajak Kabupaten/Kota. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 antara lain dimaksudkan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 karena Pemerintah Daerah dianggap lebih memahami kondisi Objek Pajak / Subjek Pajak di wilayahnya, serta lebih mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Paling lambat tanggal 1 Januari 2014 PBB-P2 akan dikelola oleh kabupaten/kota dan dalam hal sebelum tahun 2014 terdapat kabupaten/kota sudah siap untuk mengelola PBB-P2, yang dibuktikan dengan telah disahkannya Perda, maka kabupaten/kota dimaksud dapat mengelola PBB-P2 mulai tahun tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas masalah PBB-P2 karena PBBP2 adalah salah satu pajak yang baru dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.Demikian penulis membahas masalah PBB-P2 tersebut dalam makalah ini dengan judul ”MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN PADA DPKA KOTA PADANG