PENGELOLAAN AIR TANAH UNTUK PENYEDIAAN AIR MINUM OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI DI KABUPATEN TANAH DATAR

Pengelolaan air tanah merupakan upaya melaksanakan, merencanakan, memantau dan evaluasi terhadap penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah. Pengelolaan air tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Penyediaan sektor air bersih menjadi perhatian khusus terutama kebutuhan rakyat terhadap air minum. Mengenai penggunaan atau pengusahaan air diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Salah satu konflik dalam pengelolaan air tanah yaitu penutupan sumber air Kiambang yang merupakan salah satu sumber air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar. Dalam penulisan ini, terdapat beberapa rumusan masalah, antar lain: 1) Bagaimana pengelolaan dalam pengusahaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar, 2) Mengapa terjadi sengketa dalam pengelolaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar, 3) Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang timbul dalam pengelolaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis/empiris dan deskriptif-analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni: pengelolaan dalam pengusahaan air tanah dilakukan beberapa tahapan kegiatan yaitu perencanaan yang terdiri dari perencanaan pembangunan sistem penyediaan air minum disertai dengan perencanaan penyediaan lahan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), kemudian pelaksanaan konstruksi dan operasi pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi. Sengketa dalam pengelolaan air tanah terjadi karena proses penyelesaian yang berlarut – larut dan draft perjanjian sewa tanah sumber air Kiambang yang tidak kunjung selesai. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan dibentuknya panitia kecil penyelesaian perjanjian sewa tanah sumber air Kiambang dan rapat penyelesaian akan dilanjutkan setelah ada bukti kepemilikan yang jelas terhadap tanah sumber air Kiambang tersebut