PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP USAHA PERTAMBANGAN MINERAL YANG TIDAK MELAKUKAN AKTIFITAS PERTAMBANGAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

ABSTRAK Daerah di Indonesia kaya akan bahan tambang, salah satunya kabupaten Solok Selatan, banyak perusahaan tambang berdiri disana. Namun sejak awal tahun 2013 perusahaan tambang tersebut tidak lagi melakukan aktifitas pertambangan meskipun Izin Usaha Pertambangannya masih berlaku. Adapun yang ingin penulis lihat dalam penelitian ini, yaitu; 1) Bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah terhadap usaha pertambangan mineral yang tidak melakukan aktifitas pertambangan di Kabupaten Solok Selatan, 2) Apa yang Menyebabkan Pertambangan Mineral Di Kabupaten Solok Selatan Tidak Lagi Beroperasi / Melakukan Aktifitas Pertambangan, 3) Bagaimana tindak lanjut IUP perusahaan tambang yang tidak melakukan aktifitas pertambangan? Penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis - sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pada awal 2013 Perusahaan tambang di Kabupaten Solok Selatan tidak ada lagi yang melakukan aktifitas pertambangan, sehingga pengawasan hanya dapat dilakukan secara administrasi, seperti berupa surat teguran, dan penangihan land rent dan penagihan kewajiban lainnya. 2) Penyebab perusahaan tambang mineral di Kabupaten Solok Selatan tidak lagi melakukan aktifitas pertambangan dikarenakan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, yang dilakukan menggunakan smelter. 3) Tindak lanjut IUP yang perusahaan tambangnya sudah tidak lagi melakukan aktifitas pertambangan yang seharusnya dapat dikembalikan kepada Pemerintah yang berwenang, namun di Kabupaten Solok Selatan tidak ada satupun IUP yang dikembalikan kepada Pemerintah yang berwenang. Kata Kunci : Pengawasan, Izin Usaha Pertambangan, dan Tidak lagi melakukan aktifitas