Pembalakan liar merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah dan yang terorganisasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Permasalahan yang diteliti adalah 1). Bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar oleh polda Riau di kabupaten pelalawan?, 2). Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh polda Riau dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Pelalawan?, 3). Upaya apa sajakah yang telah dilakukan oleh polda Riau terhadap penanggulangan tindak pidana pembalakan liar?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif, pengumpulan data...
Penanggulangan tindak pidana pungutan liar adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber ...
Kerusakan hutan tropis Indonesia sudah sangat memprihatinkan, salah satu perbuatan perusakan hutan ...
Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara pemerinta...
Hutan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2013 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan l...
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan...
Pada skripsi ini, penulis mengkaji permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pi...
Penelitian ini mengambil judul Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Liar Yang Dilindungi Undang-Undang (S...
Berawal pada bulan Januari hingga pertengahan Februari 2021 Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda...
Pembalakan liar adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan membawa kayu ke suatu tempat dengan tujuan...
Penelitian ini mengungkap permasalahan hukum mengenai alasan pelaku melakukan tindak pidana balap li...
Penulis membahas tentang upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian terhadap balap liar...
Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang d...
Maraknya perilaku masyarakat yang bermula dengan kecintaannya terhadap satwa dan ingin memilikinya n...
Pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar ...
ABSTRAK Indonesia memiliki hewan-hewan endemik yang tersebar luas di seluruh pulau-pulaunya. Namun,...
Penanggulangan tindak pidana pungutan liar adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber ...
Kerusakan hutan tropis Indonesia sudah sangat memprihatinkan, salah satu perbuatan perusakan hutan ...
Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara pemerinta...
Hutan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2013 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan l...
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan...
Pada skripsi ini, penulis mengkaji permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pi...
Penelitian ini mengambil judul Tindak Pidana Kepemilikan Satwa Liar Yang Dilindungi Undang-Undang (S...
Berawal pada bulan Januari hingga pertengahan Februari 2021 Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda...
Pembalakan liar adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan membawa kayu ke suatu tempat dengan tujuan...
Penelitian ini mengungkap permasalahan hukum mengenai alasan pelaku melakukan tindak pidana balap li...
Penulis membahas tentang upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian terhadap balap liar...
Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang d...
Maraknya perilaku masyarakat yang bermula dengan kecintaannya terhadap satwa dan ingin memilikinya n...
Pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar ...
ABSTRAK Indonesia memiliki hewan-hewan endemik yang tersebar luas di seluruh pulau-pulaunya. Namun,...
Penanggulangan tindak pidana pungutan liar adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber ...
Kerusakan hutan tropis Indonesia sudah sangat memprihatinkan, salah satu perbuatan perusakan hutan ...
Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara pemerinta...