PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN ADAT DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Dalam masyarakat Dayak Ngaju, perjanjian perkawinan merupakan bagian yang penting didalam kehidupan perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan pengikat hubungan antara suami dan istri, juga pengikat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan menurut adat Dayak Ngaju memiliki beberapa perbedaan dengan Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis berusaha meneliti tentang, a) Apa isi dan tujuan perjanjian perkawinan menurut adat Dayak Ngaju?, b) Bagaimana proses pembentukan perjanjian perkawinan menurut adat Dayak Ngaju?, c) Bagaimana kedudukan Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, data primer diambil dengan wawancara oleh Damang Kepala Adat, Mantir Adat, Tokoh Masyarakat Adat Dayak dan Masyarakat Adat Dayak. Sedangkan, data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Perjanjian Perkawinan mengandung aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban antara suami istri. Aturan-aturan itu disertai sanksi yang tegas sebagai akibat jika terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Pada dasarnya, tidak terdapat perbedaan prinsip antara Perjanjian Perkawinan menurut Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbedaan terdapat dalam hal pengesahan. Jika dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka dalam perjanjian perkawinan menurut adat Dayak Ngaju, perjanjian perkawinan disahlan oleh Damang Kepala Adat