ANALISIS SISTEM PELAKSANAAN KELAS IBU HAMIL DI PUSKESMAS MALALAK DAN PUSKESMAS BIARO KABUPATEN AGAM TAHUN 2014

Upaya untuk memperbaiki kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak telah menjadi prioritas utama dari pemerintah, bahkan sebelum Millenium Development Goal's 2015 ditetapkan. Angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator utama derajat kesehatan suatu negara. AKI dan AKB juga mengindikasikan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, kualitas kesehatan lingkungan, sosial budaya serta hambatan dalam memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan. Adapun Angka Kematian Ibu (AKI) di berbagai wilayah di Indonesia cukup beragam. Ada kabupaten yang sudah bagus tetapi ada yang jauh dari harapan, tergantung kondisi geografis, tingkat kemiskinan, daerah konflik dan sebagainya. Untuk kematian ibu di Indonesia, Sumbar menempati posisi 14 yaitu 197/100 ribu kelahiran. Cakupan K1, K4, dan persalinan oleh tenaga kesehatan di provinsi Sumatera Barat juga belum mencapai target MDG’s 2015 (Riskesdas 2010). Sehingga dalam rekomendasi di Rakernas 2014 dinyatakan bahwa untuk provinsi Sumbar tahun 2012 disarankan untuk mengaktifkan kembali desa siaga melalui kelas ibu hamil. Pada Profil Pembangunan Kesehatan Kabupaten Agam tahun 2011 dinyatakan bahwa selama tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu maternal dari tahun 2010, yaitu dari 6 orang (66,6/100.000 Kelahiran) menjadi 10 orang pada tahun 2011 atau iv 125,1/100.000 kelahiran (Dinkes Agam, 2012). Sedangkan, menurut Profil Kesehatan Kabupaten Agam tahun 2012 jumlah kematian maternal yaitu 8 orang (98,4/100.000 kelahiran) (Dinkes Agam, 2011) Kelas ibu hamil merupakan salah satu program kesehatan yang diharapkan turut berperan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kehamilan, persalinan dan nifas. Kelas ibu hamil merupakan sarana belajar bersama yang perlu diikuti oleh ibu hamil agar memperoleh pengetahuan yang cukup sehingga dapat mencegah komplikasi dan meningkatkan cakupan K1, K4 serta melakukan persalinan pada tenaga kesehatan. Pemerintah menargetkan 90% kunjungan antenatal care ke tenaga kesehatan atau bidan. Pemerintah menganjurkan 4 kali pemeriksaan selama hamil: yang pertama satu kali kunjungan selama trimester I, sebelum minggu ke-14, yang kedua satu kali kunjungan selama trimester II, diantara minggu ke-14 sampai minggu ke-28, yang ketiga Dua kali kunjungan selama trimester III, antara minggu ke-28 sampai dan setelah minggu ke-36. Untuk Kabupaten Agam sendiri kelas ibu hamil sudah dilaksanakan di seluruh Puskesmas dalam beberapa tahun terakhir, dan sudah ada Puskesmas Biaro yang dijadikan Puskesmas Percontohan Kelas Ibu Hamil, dimana sudah tersedia ruangan khusus yang dipergunakan untuk kelas ibu hamil dan bahan serta alat lain yang dilengkapi didalamnya, tetapi untuk beberapa puskesmas lain dalam hal sarana prasarana, dan pelaksanaan masih kurang optimal serta mengalami hambatan. Puskesmas Malalak merupakan Puskesmas yang terletak di Kecamatan Malalak, selain itu juga terdapat 2 Polindes, 2 Poskesri, dan 22 Posyandu di Kecamatan Malalak sendiri. Namun dalam pelaksanaan kelas ibu hamil Puskesmas Malalak masih mengalami hambatan dalam hal kemauan ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil, bahkan untuk beberapa program lainnya secara keseluruhan di wilayah kerja Puskesmas Malalak masih mengalami kekurangan dalam hal pencapaian target program kesehatan. Gambaran umum untuk pelaksanaan kelas ibu hamil di Kabupaten Agam dalam hal pelaksanaan kelas ibu hamil dari survey awal yang dilakukan salah satunya yaitu v pelatihan fasilitator tidak dilakukan training on the job melainkan hanya sosialisasi oleh Dinas Kabupaten Agam kepada tenaga kesehatan seperti Dokter umum, Bidan, dan Perawat dan untuk evaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan khusus tentang kelas ibu hamil belum pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pelaksanaan kelas ibu hamil di puskesmas malalak dan puskesmas biaro kabupaten Agam tahun 2014. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif yang dilaksanakan mulai dari bulan Februari sampai Mei 2014. Informan penelitian ini sebanyak 25 orang yang terdiri dari kepala dan Kasie.. KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, kepala, bidan fasilitator, dan kader masing-masing puskesmas, dan ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil. Dari analisis input diketahui bahwa masih terdapat anggapan bahwa tertuangnya kebijakan dalam perencanaan (POA) setiap bulannya dan perencanaan pemanfaatan dana BOK sudah menjadi bentuk kebijakan dari dinas kesehatan sendiri. dan juga terdapat permasalahan kurangnya pemahaman tenaga kesehatan khususnya bidan sehubungan dengan kebijakan program dimana kewajiban untuk menjalankan program telah dijelaskan dalam permenkes 1464 tahun 2010. Sehingga, diperlukan pembuatan surat keputusan (SK) agar kebijakan yang sudah ada dapat dipertegas, sehingga terdapat sanksi dan penghargaan yang jelas yang tertuang sehubungan dengan pelaksanaan kelas ibu hamil dalam SK tersebut tetapi juga perlu pemahaman kembali oleh bidan di desa dan puskesmas dibantu oleh penguatan kembali oleh organisasi profesi sehubungan dengan kebijakan sehubungan dengan program pemerintah yang dinyatakan dalam permenkes yang sudah ada. Kurangnya pendanaan untuk pengembangan menjadi alasan ketidakukupan dalam hal ketenagaan dan tidaknya ada pelatihan untuk tenaga tersebut. Tetapi pemahaman setiap informan bahwa tenaga KIH hanya vi fasilitator saja yang menjadi penyebab utama. Penyebab yang lain juga belum dipercayanya bidan di desa untuk menjadi fasilitator KIH sehingga bidan pengelola di puskesmas masih harus menjadi fasilitator setiap diadakannya kelas ibu hamil. Dan juga peran dan aksi aktif dari stakeholder terkait menjadi kunci utama dalam KIH ini. Sehingga setiap bidan di desa sebaiknya diberdayakan untuk dapat menjadi fasilitator KIH di masing-masing wilayah kerja mereka tanpa harus menunggu bidan pengelola puskesmas serta diperlukan pengembangan kemampuan tenaga melalui pelatihan fasilitator sebaiknya terprogram dan terjadwal Dari analisis proses diketahui bahwa belum pernah dilakukannya pelatihan fasilitator kelas ibu hamil sebelumnya, penyebabnya terbatasnya alokasi dana untuk pengembangan KIH, dan semua pihak berpatokan hanya dari dana BOK yang tersedia, dan kurangnya kemampuan setiap bidan sebagai tenaga kesehatan yang berwenang di wilayah kerjanya di puskesmas untuk menjadi fasilitator setiap diadakannya KIH serta kurangnya keaktifan pengelola KIH dari kabupaten dan puskesmas untuk melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, bundo kanduang dan kader. Sehingga diperlukan pelatihan fasilitator yang terprogram dan terjadwal untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam memfasilitasi KIH dan memberdayakan bidan di desa untuk dapat memfasilitasi KIH di wilayah kerja mereka sehingga alasan adanya hambatan dalam masalah dana bukan menjadi alasan lagi. Selain itu, diperlukan kepercayaan diri dan pemahaman bidan dalam memimpin wilayah kerjanya dalam pelayanan kebidanan komunitas. Untuk masalah belum dilakukannya sosialisasi terhadap stakeholder terkait, diperlukan sosialisasi khusus kelas ibu hamil yang vii difasilitasi oleh kabupaten dan dihadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agam, dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan kongkrit dalam pelaksanaan kelas ibu hamil, sosialisasi terhadap suami juga perlu dilakuka agar suami juga dapat berpartisipasi dalam KIH dan peningkatan kemampuan bidan dalam hal advokasi setiap program pemerintah. Persiapan untuk dilaksanakannya KIH juga seringkali menemui hambatan, karena belum dilakukannya semua tahapan yang terdapat dalam pedoman yang sudah ada. Sehingga diharapkan dapat melakukan tahapan persiapan KIH yang lebih optimal sesuai dengan buku pedoman yang sudah ada sehingga kendala dalam pelaksanaan dapat dikurangi, dibentuknya tim pelaksana kegiatan kelas ibu hamil, dipertimbangkannya pendekatan mikrosimulasi berupa pemetaan kelas ibu hamil sebelum ditentukannya lokasi pertemuan KIH sehingga kehadiran ibu hamil dapat ditingkatkan dengan diminimalisasinya hambatan lokasi KIH yang terlalu jauh di wilayah Malalak dan yang paling penting adalah perlu adanya peningkatan profesionalisme dari masing-masing individu tenaga kesehatan yang terlibat daam setiap kolaborasi interprofesi. Dalam hal pelaksanaan kelas ibu hamil, hasil observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan telaah dokumen membuktikan kesadaran ibu hamil yang lebih tinggi di wilayah kerja Biaro dibandingkan Malalak. Dan untuk proses pertemuan kelas ibu hamil, KIH yang dilakukan oleh Puskesmas Biaro lebih sedikit menemui hambatan, hal ini berhubungan dengan adanya latar belakang budaya dan lingkungan dari masyarakat Malalak yang membuat tenaga kesehatan sulit untuk melakukan advokasi. Sehingga penulis menyadari bahwa setiap program kesehatan yang dilaksanakan di setiap wilayah viii kerja masing-masing puskesmas, sangat penting untuk mempertimbangkan latar belakang budaya yang ada di wilayah setempat sehingga pertimbangan yang dilakukan, tim yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut dapat memaksimalkan peran mereka dalam sistem pelaksanaan program tersebut. Hasil analisis ouput yaitu belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi khusus KIH dari Dinas Kesehatan Kabupaten setempat, dan untuk kepala puskesmas Malalak sendiri juga tidak pernah terlibat atau melakukan monitoring langsung dalam pelaksanaan KIH. Sehingga perlu diingat kembali untuk semua pihak yang menjadi koordinator dalam pelaksanaan kelas ibu hamil untuk dapat menjalankan perannya dalam melakukan monitoring dan evaluasi langsung dalam KIH dan memberikan peran dan aksi aktif demi terlaksananya KIH dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pelaksanaan kelas ibu hamil belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil yang dikeluarkan Kemenkes RI. Perlu berbagai upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan pelaksanaan kelas ibu hamil