IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN ( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Lubuk Sikaping )

Dalam sistem pemasyarakatan narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Walaupun terpidana telah kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-haknya tetap dilindungi. Salah satu haknya tersebut adalah mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat merupakan subsistem pembinaan wargga binaan diluar lembaga pemasyarakatan yang di atur dalam ( KUHP ) Pasal 15, 16 serta Pasal 14, 22 dan 29 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Serta syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat di atur lebih lanjut dengan Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : 1) Bagaimanakah implementasi ketentuan tentang pembebasan bersyarat bagi warga binaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi dari pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat 3) Apa upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Lubuk Sikaping untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat. Penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II.B Lubuk Sikaping, bersifat Deskriptif Analitis dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis, dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Lubuk Sikaping dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku lainnya. Kendala dalam pemberian Pembebasan Bersyarat yaitu rumitnya administrasi dan lamanya proses juga masyarakat sulit menerima kembali narapidana yang bebas sebelum masa pidananya habis, salah satu upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah memberikan contoh surat-surat yang diperlukan dalam pengusulan pembebasan bersyarat dan juga memberikan penyuluhan oleh pihak pemasyarkatan kepada masyarakat akan maksud pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan tersebut. Dan juga perlunya meningkatkan kordinasi antara instansi terkait