KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR

Penyelenggaraan kekuasaan lembaga negara peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur pihak kekuasaan yudisial dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, sebagaimana amanah dari undang-undang dasar 1945 pada perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 november 2001 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Lahirnya mahkamah konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang dimana dahulunya beberapa di wilayah Indonesia yang tidak tersentuh oleh wilayah hukum, seperti masalah judicial review terhadap undang-undang, disamping itu juga terdapat beberapa kewenangan yang diatur di dalam UUD 1945 pasca amandemen. Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa wewenang yang diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum