Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Mengawasi Pendidikan Di Kota Padang

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, layanan pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang di selenggarakan oleh semua daerah otonom. Di Kota Padang layanan pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang, tetapi dalam pelaksanaan layanannya masih ada terjadinya permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat, salah satu materi laporan yang diterima oleh Ombudsman perwakilan Sumatera Barat adalah permasalahan dalam prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MENGAWASI PENDIDIKAN DI KOTA PADANG”.Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah: (i) Bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatra Barat dalam mengawasi pendidikan di Kota Padang? (ii) Apa kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat dalam mengawasi pendidikan di Kota Padang? Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan hal secara sistematis, faktual dan akurat di daerah tertentu dan tempat tertentu. Penelitian dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat dan Dinas Pendidikan Kota Padang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang berada pada zona merah dan ditemukannya oleh Ombudsman kesalahan prosedur dalam PPDB di Kota Padang, yaitu berupa pungutan yang melebihi ketentuan Perwako Padang No.17 Tahun 2012 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Negeri yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Kota Padang. Dalam meyelesaikan laporan tersebut, masih ditemuinya kendala yaitu kurang koperatifnya terlapor dalam memberikan keterangan pada Ombudsman. Seharusnya terlapor lebih terbuka dalam memberikan keterangan pada Ombudsman agar mempercepat waktu penyeleasaian laporan, supaya dapat terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, yang sesuai dengan asas pelayanan publik dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)