PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DALAM PERUBAHAN TERHADAP MINUTA AKTA

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang‐undang ini. Notaris yang menjalankan profesi memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Dan harus mempertanggungjawabkannya karena itu penulis tertarik menulis tesis tentang Pertanggungjawaban Hukum Notaris Dalam Perubahan Terhadap Minuta Akta. Rumusan Masalah :Bagaimana pertanggungjawaban notaris diatur dalam berbagai undang-undang. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan perubahan terhadap minuta akta. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan diolah dan dianalisis, dengan tujuan :Untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris diatur dalam berbagai undang-undang .Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan perubahan atas minuta akta.Metode Penelitian menggunakan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif (normative legal research), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil pembahasan dari penulisan tesis ini maka dapat disimpulkan bahwa: Pengaturan tentang pertanggungjawaban hukum notaris dalam hal terjadi perubahan minuta akta dapat dilihat jika terjadi penyalahgunaan renvoi atau perubahan minuta akta dan ini merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang notaris dan haruslah dipertanggungjawabkan baik itu secara kode etik oleh notaris sebagai bagian langsung dari Ikatan Notaris Indonesia dengan sanksi berupa teguran dan pemecatan sedangan berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mana melanggar Pasal 48 yang mengatur mengenai larangan perubahan isi akta dengan cara penulisan tindih, penyisipan dan pencoretan atau penghapusan dengan penggantian kecuali perubahan berupa penambahan, pencoretan dan penggantian yang diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Dan juga akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) UUJN.Proses penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan perubahan atas minuta akta ini diawali dengan laporan dari para pihak yang merasa dirugikan lalu dipertanggungjawabkan secara administrasi melalui Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah yang mana nantinya mendapat sanksi seperti teguran lisan,pertanggungjawaban perdatanya adalah apabila notaris melakukan perbuatan melawan hukum maka akan menerima sanksi perdata yaitu harus membayar ganti rugi sedangkan pertanggungjawaban notaris secara pidana sebagai ultimum remedium untuk menciptakan efek jera maka dijatuhi sanksi penjara seperti yang terjadi pada kasus Notaris Neni Sanitra S.H Wilayah Hukum Pekanbaru, pertanggungjawaban hukumnya sudah diterima dari segi administrasi, perdata dan pidananya saat ini masih proses persidangan yang sedang berlangsung