SISTEM KEKERABATAN YANG DIANUT OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN fhk15bt0623

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek, salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa penting karena tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Di Indonesia terdapat keragaman dalam pengaturan sistem perkawinan dan sistem kekerabatan, sehingga tidak dapat diberikan kepastian mengenai aturan yang digunakan apabila terdapat suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan sistem perkawinan dan sistem kekerabatan. Oleh karena itu, suatu negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Permasalahan yang di bahas yaitu Bagaimanakah Kecendrungan Sistem Kekerabatan yang Dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang : a. Sistem Perkawinan dan Sistem Kekerabatan ?, b. Larangan-Larangan Perkawinan ?, c. Kedudukan Hak dan Kewajiban Suami Istri ?, dan d. Akibat-Akibat yang Timbul Karena Putusnya Perkawinan ?. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, Penelitian ini bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen atau bahan pustaka.sehingga hasil penelitian bahwa Kecendrungan Sistem Kekerabatan yang Dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : a. Bentuk SistemPerkawinan dan Sistem Kekerabatan dalam masyarakat adalah parental/bilateral, b. Larangan-Larangan Perkawinan Sesuai dengan Kekerabatan Parental /Bilateral, c. Kedudukan dan hak suami istri sama, d. Akibat-Akibat yang Timbul karena Putusnya Perkawinan adalah Pemeliharaan Anak menjadi Tanggung Jawab Bersama Antara Pihak Suami dan Istri serta Harta Kekayaan atau Benda Suami Istri Akan Dibagi Rata menurut Kesepakatan Bersama