PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN SEBAGAI KEPENTINGAN UMUM DI NAGARI PASIR TALANG SELATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan negara tersebut adalah dengan cara melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satu bentuk pembangunan itu adalah pembangunan prasarana untuk kepentingan umum yang salah satunya adalah pembangunan jalan. Berhasilnya suatu pembangunan tersebut sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat, partisipasi tersebut dapat berupa fikiran, tenaga, ataupun penyerahan haknya kepada negara untuk keperluan pembangunan itu sendiri. Setiap pemegang hak atas tanah diwajibkan untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan keadaan tanah, sifat, dan tujuan pemberian haknya. Dalam pengadaan tanah yang terjadi di Nagari Pasir Talang Selatan ada 3 masalah yang dilihat dari: 1. Proses pengadaan tanah itu sendiri, 2. Bentuk besaran ganti kerugian yang timbul, dan yang ke 3. Pennyelesaian sengketa dari pengadaan tanah di Nagari Pasir Talang Selatan. Dalam merumuskan masalah tersebut penulis menggunakan metode yaitu yuridis sosiologis terkait dalam pengumpulan data, study dokumentasi, dan waawancara dengan Stake Holder terkait dalam proses pengadaaan tanah dalam pembangunan jalan di Nagari Pasir Talang Selatan yang menghubungkan Pasar Lama Muaralabuh dengan Terminal Pasar Baru Muaralabuh di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis teliti antara pemerintah maupun masyarakat semuanya berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pengadaan tanah untuk pembagunan jalan sebagai kepentingan umum di Nagari Pasir Talang Selatan awalnya mendapat dukungan dari masyarakat, namum ketika pemerintah telah mengeluarkan hasil dari ganti kerugian dari dampak pembangunan jalan yang menghubungkan Pasar Lama Muaralabuh-Terminal Pasar Baru Muaralabuh, terjaddilah sengketa lahan yang berujung pada pertengkaran antar kaum. Pemerintah sebagai pihak yang malaksanakan pengadaan tanah tersebut telah melakukan negosiasi atas sengketa yang terjadi antar kaum tersebut