PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA PADANG

Salah satu bagian dalam rangkaian pelaksanaan pemilu adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih ini adalah sesuatu yang urgent mengingat bahwa kevalidan data pemilu akan mempengaruhi hasil pemilu yang secara otomatis juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan perlindungan hak asasi masyarakat di bidang politik. Layak mendapat perhatian adalah bahwa beberapa tahun kebelakang tercatat terjadi banyak permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap ini dengan berbagai macam bentuk masalah, dan jika di lakukan analisis terhadap permasalahan tersebut maka proses pemutakhiran data menjadi sumber permasalahan sehingga perlu pembenahan. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai bagaimanakah mekanisme pemutakhiran data pemilih pemilu legislatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 dan apakah pelaksanaan pemutakhiran data di Kota Padang telah sesuai dengan ketentuan yang ada serta telah mengakomodir semua warga Negara yang memiliki hak pilih. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian penulis berkesimpulan bahwa mekanisme pemutakhiran data pemilih pada pemilu legislatif Tahun 2014 menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 di laksanakan dalam beberapa tahapan yaitu penyusunan daftar pemilih sementara, penyusunan daftar pemilih tetap dan menetapkan daftar pemilih tambahan. Ketentuan tersebut di perinci oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013.dengan tahapan mencakup, penyusunan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Di Kota Padang Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih pemilu legislative tahun 2014 dilaksanakan dalam tahapan mencocokan data penduduk potensial pemilih pemilu dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir, Verifikasi Faktual,Rapat Pleno penetapan DPT dan penyempurnaan DPT. Selain itu pelaksanaan pemutakhiran data yang dilaksanakan tersebut memang telah mengakomodir semua warga negara yang telah memiliki hak pilih tentu karena KPU Kota Padang telah menjalankan tindakannya berdasarkan aturan perundang-undangan