PROSES PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK PASCA PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH DI KOTA PADANG

Konsolidasi tanah (Land Consolidation) merupakan salah satu kebijakan dibidang pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah yang prinsipnya haruslah bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan haruslah menguntungkan semua pihak dalam konsolidasi tanah tersebut. Konsolidasi tanah perkotaan adalah suatu kegiataan terpadu untuk menata kembali suatu wilayah sehingga menjadi teratur lengkap dengan prasarana dan fasilitas yang di perlukan agar mencapai penggunaan tanah secara optimum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, Partisipasi aktif masyarakat yang dimaksud dalam pasal tersebut seperti sumbangan masyarakat berupa sebagian tanah miliknya sehingga peserta kosolidasi tanah dilepaskan haknya atas tanah kepada Negara di hadapan Kepala Kontor Pertanahan setempat. Pelaksanaan konsolidasi tanah di Kota Padang belum terlaksana secara efisien dan efektif hal ini dibuktikan dengan belum selesainya pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut sampai sekarang karena pelaksanaan konsolidasi ini menimbulkan kendala terkait dengan penerbitan sertipikat hak milik peserta Konsolidasi tanah. Berdasarkan latar belakang tersebut,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah yang terjadi di Kota Padang dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana proses penerbitan sertipikat tanah peserta konsolidasi di Kota Padang, 2. Upaya hukum apa sajakah yang telah di tempuh oleh masyarakat sehubungan belum diterbitkanya sertipikat hak milik. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis sosiologis dimana peneliti melihat dan mengkaji peraturan perundang-undagan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkan dengan kenyataan di lapangan. Kesimpulan: Belum diterbitkannya sertipikat hak milik peserta konsolidasi tanah oleh panitia pelaksana konsolidasi tanah di kota padang serta upaya hukum yang di telah dilakukan oleh masyarakat peserta konsolidasi tanah sehubungan dengan belum dapat di terbitkannya sertipikat hak milik dengan menempuh upaya litigasi (didalam pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Kata kunci : Proses Penerbitan sertipika