PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DAN AKUNTANSI PENGELUARAN KAS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak era reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi pengeloaan Keuangan daerah semenjak saat itu. Reformasi tersebut dilakukan mengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tersebut berisi tentang perlunya dilaksanakan OTONOMI DAERAH, sehingga undang-undang tersebut sering disebut dengan undang-undang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakaatnya menurut kehendak sendiri berdasarakaan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturaan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi didalam dan luar negeri. Kondisi dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukaan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing setiap Negara, termasuk daya saing pemerintahan daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkataan kemandiriaan pemerintah daerah. Selanjutnya peningkataan kemandiriaan pemerintah daerah tersebut diharapkaan dapat diraih melalui otonomi daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu badan yang mempunyai kegiatan untuk mengatur segala yang berhubungan dengan pendidikan yang ada di daerah Sumatera Barat. Sehingga dalam kegiatannya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas dan pengeluran kas yang merupakan suatu informasi menegenai transaksi ekonomi dan keuangan untuk mengambil suatu keputusan – keputusan ekonomi agar dapat mencapai hasil yang optimal