PENGATURAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Jika melihat kompleksitas permasalahan dan luasnya materi yang diatur, pengaturan kegiatan Transfer Dana tidak cukup hanya dituangkan dalam ketentuan yang lebih rendah dari undang-undang. Selain itu, pengaturan tentang alat bukti dan aspek pemidanaan dalam kegiatan Transfer Dana menuntut kepastian agar hal tersebut dapat diterapkan secara tegas oleh seluruh pihak dan otoritas terkait, baik dalam penyelesaian perselisihan maupun tindak pidana dalam kegiatan Transfer Dana.11 Kemajuan di bidang teknologi informasi dan yang berkaitan dengan proses globalisasi, tidak hanya meningkatkan peluang terjadinya kejahatan ekonomi, tetapi juga berakses pada akibat ditimbulkan kejahatan. kejahatan ekonomi mempunyai potensi sebagai penyabab bagi timbulnya kerugian sebagian besar penduduk dan merugikan, baik sistem ekonomi nasional maupun sistem keuangan global.12 Berdasarkan masalah tersebut diatas penulis berkeinginan untuk membahas tindak pencucian uang (money laundering). Kerena latar belakang itulah penulis merasa tertarik untuk mengambil judul yaitu: “PENGATURAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN INPLEMENTASINYA DI INDONESIA