PERANAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TNI (Studi Kasus di Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti)

Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara wajib menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin karena disiplin bagi prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Tetapi pada kenyataannya prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dengan segala permasalahan, salah satu bentuk permasalahan itu adalah terjadinya pelanggaran hukum disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI seperti terlambat apel, rambut gondrong (kotor badan) dan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI). Komandan Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti selaku Ankum memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakkan hukum disiplin prajurit di kesatuannya. Adapun perumusan masalah di dalam skripsi ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum disiplin prajurit, peranan dan hambatan Ankum dalam menanggulangi pelanggaran hukum disiplin prajurit di Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti serta solusinya. Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab Prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum disiplin berasal dari faktor lingkungan, faktor pemahaman dan kesadaran terhadap hukum yang kurang serta faktor kepribadian dari Prajurit TNI itu sendiri. Peranan Komandan Batalyon Infanteri 133 / Yudha Sakti selaku Ankum dalam menanggulangi pelanggaran hukum disiplin yaitu peranan yang bersifat preventif berupa melakukan patroli, pembinaan mental dan rohani seperti kegiatan keagamaan, jam komandan dan penyuluhan hukum sedangkan peranan yang bersifat represif berupa melakukan pelaporan, penahanan sementara, melakukan pemeriksaan, memberikan hukuman disiplin dan sanksi administratif serta melakukan pembinaan di kesatuan. Ankum dalam menanggulangi pelanggaran hukum disiplin dihadapi dengan hambatan yaitu dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) hal ini dikarenakan selain melakukan upaya pencarian terhadap pelaku, Danyon selaku Ankum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus melapor kepada Danrem selaku komando atas atau Papera karena penentuan penyelesaian secara hukum disiplin prajurit merupakan kewenangan daripada Papera. Adapun solusi dari hambatan yang ada yaitu pada proses penyelesaian pelanggaran hukum disiplin yang dapat diselesaikan di kesatuan seharusnya Danyon selaku Ankum yang berwenang penuh dapat langsung memprosesnya tanpa harus melapor kepada Danrem selaku komando atas atau Papera sehingga proses penyelesaian terhadap pelanggaran hukum disiplin dapat diselesaikan dengan cepat