PENEGAKAN HUKUM ATAS DELIK PENGANIAYAAN TERHADAP WARTAWAN DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Polres Kota Padang)

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menandakan lahirnya kebebasan pers di Indonesia. Jaminan terhadap kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis adalah juga jaminan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik mendapat perlindungan hukum berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal itu berarti apa saja bentuk tindakan yang menghambat atau menghalangi wartawan dalam melakukan peliputan dapat dikenakan ketentuan pidana. Namun jaminan dibalik pamor yang kian meninggi, kemerdekaan secara legal formal nampak belum cukup menjamin perangkat pers lepas dari segala bentuk tindak kekerasan fisik maupun non fisik dan juga berbagai tuntutan hukum, baik pidana ataupun perdata, dari individu atau kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan pers. Beberapa kasus kekerasan baik fisik taupun non fisik yang menimpa wartawan masih saja terjadi dari tahun ketahun dengan jumlah yang signifikan. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis ingin mengetahui penegakan hukum atas delik penganiayaan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik pada tingkat penyidikan. Kemudian mengetahui kendala yang ditemui oleh penyidik dalam proses penyidikan atas delik penganiayaan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data penelitian bersumber dari penelitian lapangan (field research) yang terbagi atas data primer dan data sekunder dan Penelitian Kepustakaan (library research) yang terbagi pula atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan atas delik penganiayaan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik oleh penyidik polri di wilayah hukum Polres Kota Padang terdapat dua kasus penganiayaan, kasus pertama penyidik menemukan barang bukti, terpenuhinya unsur perbuatan pidana dan menemukan tersangka yang selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan. Pada kasus kedua, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tidak terpenuhinya unsur perbuatan pidana dan alat bukti yang tidak cukup atas laporan dugaan penganiayaan terhadap wartawan. Kendala yang ditemui oleh penyidik Polri dalam penyidikan atas delik penganiayaan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kota Padang adalah lemahnya koordinasi antar organ yang terdapat di instansi kepolisian, alat bukti sulit didapatkan, sulitnya meminta keterangan saksi, dan tersangka melarikan diri