PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA TAHUN 2014 BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI (STUDI PADA PEMERINTAHAN KOTA PADANG)

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Kepala Daerah mempunyai andil dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah dan sesuai dengan kehidupan demokrasi sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisis mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah apakah telah sesuai atau belum dengan norma/kaidah berlandaskan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut prinsip-prinsip demokrasi. Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan dengan prinsipprinsip demokrasi. Kedua, Apa saja hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Data yang telah terkumpul di analisis secara kualitatif, yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan masalah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Padang dapat di ketahuibahwa: yang pertama, Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh kepala daerah untuk menumbuhkembangakan pemerintahan atas prakarsa, inisiatif, kreatif berdasarkan partisipasi masyarakat daerah untuk melaksanakan pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dengan dilandasi dengan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersifat legitimate yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat daerah. yang kedua, kesulitan-kesulitan di dalam penyaluran kepentingan masyarakat itu sendiri, dikarenakan kurangnya wadah atau tempat penampungan aspirasi masyarakat yang lebih secara rinci di atur dalam undang-undang, sehingga menyababkan aspirasi masyrakat itu terhenti sebelum dilaksanaka