PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS IB

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam menjalani rumah tangga ditemui konflik atau masalah yang berujung kepada perceraian.Perceraian akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan.Dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dengan jelas tentang pembagian harta bersama, namun sering terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menimbulkan sengketa antara para pihak. Hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang Pelaksanaan Putusan Pembagian Harta Bersama Akibat Hukum Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat hukum perceraian? Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama akibat hukum perceraian? Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat hukum perceraian? Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diungkapkan diatas digunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama berdasarkan bukti-bukti yang ada.Pelaksanaan pembagian harta bersama diserahkan kepada para pihak,apakah harta tersebut akan dijual atau dilelang atau dengan ganti kerugian apabila pihak yang mengajukan permohonan eksekusi,barulah pengadilan melakukan eksekusi.Hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama ini terletak pada pembuktian dan juga kesukarelaan para pihak dalam melaksanakannya. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perkawinan, sehingga mereka menyadari hak dan kewajiban mereka apabila perceraian terjad