FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah Daerah, dimana sebagian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaan era otonomi daera, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentnag Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadai identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi, apa saja Faktor penghambat yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yakni pendekatan yang mengutamakan segi sosiologis dari objek penelitian dimana peneliti akan melakukan pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan bila ditinjau dari sifatnya peneliti ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas mengenai pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 kurang terlaksana dengan baik, Dimana dalam pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan dengan pengawasan preventif dimana Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan keputusan Kepala Daerah baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwewenang, dan pengawasan refresif yaitu ada pembatalan perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum yang lebih tinggi tingkatnya. Faktor penghambat dalam pengawasan secara garis besar disebebkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat bertindak bebas menurut keinginanya sendiri, hal ini disebabkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan perwakilan dari organisasi poltik yang mempinyai visi dan misi tersendiri, faktor Sumber Daya Manusia mempengaruhi tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kurangnya komunikasi ini dapat menyebabkan aspirasi yang berasal dari masyarakat kurang tertampung