EKSISTENSI VISUMET REPERTUM DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI SIDANG PENGADILAN(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG)

Dari kasus di atas, timbul permasalahan apakah seorang hakim selalu terikat atau menggunakan visum et repertum terlebih dahulu di dalam memutuskan kasus tindak pidana perkosaan. Menanggapi pertanyaan tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 72.K/Kr/1961 menyebutkan bahwa seorang hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli apabila pendapat ini bertentangan dengan keyakinannya maka seorang hakim bebas untuk mengikuti atau mengesampingkan keterangan ahli berdasarkan keyakinannya. Dengan kata lain kekuatan pembuktian (the degree of evidence) dari eksistensi visum et repertum mengikat akan tetapi tidak memaksa bagi hakim. Namun melihat manfaat dari visum et repertum dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang terdapat di dalam Pasal 285 KUHP tersebut maka sangat penting untuk diteliti eksistensi visum et repertum ditengah fenomena hakim tidak menyertakan visum et repertum dalam memutus tindak pidana perkosaan di sidang pengadilan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memberi judul skripsi ini yaitu : “EKSISTENSI VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI SIDANG PENGADILAN(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG)”