EKSISTENSI LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga Negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara serta Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkandalamrapatParipurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008. Ombudsman terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota (Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia). Komisioner Ombudsman dalam rangka melaksanaan tugas dan wewenangnya, memiliki hak imunitas yaitu tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pegadilan (Pasal 10 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombusman Republik Indonesia). Dalam penulisan ini pokok permasalahan yang dapat penulis kemukakan adalah Bagaimanakah eksistensi lembaga Ombudsman dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Lembaga Ombudsman dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi terhadap naskah-naskah atau buku-buku. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Lembaga Ombudsman sangat penting karena dapat melindungi hak masyarakat yang merasakan ketidakadilan dari penyelengara negara sebagai unit pemberi pelayanan kepada masyarakat itu sendiri demi tercapainya tujuan pemerintahan yang baik (good governance). Tetapi dengan adanya keberadaan pasal 10 dalam undang-undang Ombudsman ini, secara tidak langsung menimbulkan multitafsir bagi setiap komisioner Ombudsman, sehingga komisioner Ombudsman merasa kebal hukum dan bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas. Kata Kunci : Ombudsman Republik Indonesi