PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Pengelolaan Anggaran Daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dalam suatu pemerintahan, baik itu ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk itu pemerintah pusat maupun daerah membuat/menciptakan dan memberlakukan Undang–Undang yang gunanya untuk menciptakan sistem pengelolaan Anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. Sejauh ini pemerintah sudah sering melakukan perubahan terhadap berbagai Perundang–undangan dan Produk Hukum yang berlaku tersebut agar terus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang setiap waktu terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Pemerintah juga telah melakukan perubahan mendasar terhadap Perundang–undangan dan Produk Hukum tersebut maksudnya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintahan dan Hubungan Keuangan dan juga perubahan dalam pengelolaan Anggaran