DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG

Indonesia sebagai negara yang masih di penuhi oleh hutan, berpotensi menghadapi perkara tindak pidana kehutanan, terutama dalam hal tindak pidana illegal logging (pembalakan liar) yang saat sekarang ini sedang marak terjadi di indonesia. Untuk memberikan efek jera kepada tersangka dan masyarakat lain perlulah penegakan hukum yang tegas dan bijaksana, Hakim yang merupakan salah satu penegak hukum, bertugas mengadili setiap perkara pidana yang di limpahkan kepadanya. Dari ketukan palu seorang hakim bisa mengubah arah hidup setiap orang, maka disinilah perlu adanya pertimbangan dari hakim yang bisa memberikan keadilan kepada setiap yang bernyawa. Dengan banyaknya kasus yang terjadi di Kota Padang, perlulah kiranya diadakan penelitian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang dapat diangkat adalah bentuk-bentuk putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging yang pernah dijatuhi oleh hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.Untuk membahas permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa bentuk putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang terhadap para terdakwa adalah berupa pidana penjara dan pidana denda. Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging adalah pertimbangan normatif, sosiologis, dan edukatif, selain itu ada hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa adalah recidive, tidak sopan dan berbelit-belit serta mengganggu program reboisasi pemerintah dan hal yang meringankan terhadap terdakwa berupa terdakwa mengaku dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta faktor terdakwa apabila dia merupakan tulang punggung keluarganya. Adapun kendala yang biasa ditemukan selama persidangan adalah kenyataan bahwa terdakwa bersalah namun tidak mengakuinya.Kesimpulan yang dapat diambil adalah ada sebanyak 11 (sebelas) kasus tindak pidana illegal logging yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan pada umumnya berbentuk pidana penjara dan denda, serta 3 (tiga) dasar pertimbangan hakim seperti pertimbangan yuridis, sosiologis, dan edukatif. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah setiap putusan hakim dapat menjadi dasar kuat agar tidak melakukan lagi tindak pidana tersebut