PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS BUKITTINGGI

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonsia menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dari negara hukum adalah menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang menunutut agar lalu lintas hukum berjalan sesuai dengan aturan. Untuk itu diperlukan suatu pengawasan dari pihak yang berwenang, seperti pengawasan terhadap Notaris. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. Pembuatan akta otentik hal yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengadakan hubungan hukum karna akta otentik merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan sempurna yang dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak yang terkait. Karena peran Notaris yang sangat penting tersebut maka diperlukan suatu pengawasan agar Notaris dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan hukum dan tidak merugikan pihak lain. Pengawasan ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dalam pembuatan akta otentik oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi dan apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik dan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empriris yang bersifat deskriptif, menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisa dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan MPN Bukittinggi melakukan kegiatan pemeriksaan secara berkala sebagai upaya preventif dan menggelar sidang pemeriksaan terhadap laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris serta memberikan sanksi terhadap Notaris sebagai upaya kuratif sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun pengawasan berjalan kurang efektif karena ada berbagai permasalahan dalam prakteknya yaitu tidak ada kantor, sarana dan prasarana, kejelasan honorarium, wilayah yang diawasi sangat luas, sekretaris MPD yang berjauhan dengan ketua MPD, dan susahnya penetapan jadwal pemeriksaan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik diantaranya dalam membuat akta tidak menghadap kepada Notaris, akta tidak dibacakan oleh notaris, akta tidak ditandatangani didepan Notaris dan adanya kerjasama antara sesama Notaris dalam daerah kedudukan yang berbeda. Penetapan sanksi tidak diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah karena hasil pemeriksaan diserahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk ditindaklanjuti