PENYELESAIAN HUTANG DALAMRUMAH TANGGA DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA JIKA TERJADI PERCERAIAN ANTARA SUAMI ISTRI

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian antara suami dan istri. Perceraian mengakibatkan tiga hal yakni putusnya perkawinan antara suami istri , yang kedua beralihnya hak atas pemeliharaan anak, yang ketiga pembagian harta dan hutang piutang dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dan penelitian ini bersifat deskriptif. Tujuan penulisan ini untuk membahas mengenai bagai mana penyelesaian hutang dan pertanggungjawabanya jika terjadi perceraian antara suami istri dan kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam penyelesaian hutang dan pertanggungjawabanya jika terjadi perceraian antara suami istri. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi. Data dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan Pejabat Pengadilan Agama bukittinggi. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bagaimana penyelesaian hutang jika terjadi perceraian antara suami istri tersebut, terlebih dahulu diselesaikan dengan jalan kekeluargaan, apabila dengan cara ini tidak memperoleh jalan keluar barulah ditempuh jalur pengadilan, penyelesaian hutang dipengadilan dilakukan dengan cara mengambil pembayaranya dari harta bersama,apa bila harta bersama tidak mencukupi maka sisa dari hutang tersebut pembayaranya dibagi dua antara suami istri yang berperkara tersebut. Sedangkan kendala kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam pelaksanaan penyelesaian hutang dalam rumah tangga dan pertanggungjawabannya jika terjadi perceraian antara suami istri ini juga cukup banyak diantaranya pembuktian terkendala dengan masalah sertifikat, susahnya menunjukan bukti asli