POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2013 (Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang APBD TA 2013)

Skripsi ini menjelaskan politik anggaran pemerintah daerah Sumatera Barat dalam menyusun kebijakan anggaran, dengan melihat bagaimana politik anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses penyusunan APBD 2013 khususnya dalam penyusunan mata anggaran bantuan sosial (bansos). Dalam proses penyusunan anggaran, setidaknya ada empat hal yang menjadi norma dalam penyusunan anggaran yaitu, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efesiensi dan efektifitas anggaran dan pengawasan anggaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe grounded theory. Dengan mengembangkan teori dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori politik anggaran oleh Irene S. Rubin. Objek penelitian adalah pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Bappeda, Biro Bina Sosial dan DPRD. Pemilihan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria yang ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Anggaran merupakan instrumen pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah direncanakan. Dalam penyusunan APBD 2013 Provinsi Sumatera Barat, pemerintah daerah bersama dengan DPRD telah melakukan penyusunan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Namun masih ada kekurangannya, seperti keterlambatan, dana salah masuk dan sulitnya mencairkan dana bansos. Dan dalam penyusunan anggaran pemerintah dinilai kurang efisien dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada, ini dapat dilihat dari penyusunan anggaran bansos yang lebih mengutamakan kegiatan yang melibatkan aktor tertentu. Namun pemerintah telah bisa dikatakan bertanggungjawab dalam menyelesaikan dana bansos yang diperuntukan untuk salah satu partai politik. Kata kunci: Anggaran, Politik Anggaran, APB