DINAMIKA POLITIK PEMEKARAN KABUPATEN ROKAN DARUSSALAM

Keluarnya Undang-Undang 32 tahun 2004 telah memberi kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri atau yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut memberikan peluang bagi daerah yang telah mampu dari segala aspek baik potensi daerah, sumber daya manusia, luas wilayah, administrasi dan lainnya dapat memekarkan daerahnya menjadi lebih dari satu daerah sebagaimana yang diatur pada pasal 4 ayat 4 UU 32 Tahun 2004. Provinsi Riau merupakan salah satu yang melakukan pemekaran daerah. Salah satunya Pemekaran Kabupaten Kepulawan Meranti hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. sekarang wilayah Rokan Darussalam ingin memisahkan diri dari Kabupaten Rokan Hulu. Dimana telah terbentuknya panitia pemekaran yang dinamakan Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam (BP-KRD). Calon Kabupaten Rokan Darussalam ini terdiri dari 8 kecamatan. Yaitu, Rokan IV Koto, Pendalian IV Koto, Tandun, Kabun, Pagarantapah Darussalam, Kunto Darussalam, Bonai Darussalam dan Ujungbatu. Dalam menganalisa data yang ditemukan, maka peneliti mengunakan teori Vertical Coalition (Koalisi Vertikal) untuk melihat dinamika politik pemekaran kabupaten rokan darussalam. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan tipe fenomenologi. Proses pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data peneliti mengunakan teknik purposif sampling. Teknik analisa data yang digunakan adalah data etik dan emik. Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti terlihat bahwa masyarakat Rokan Darussalam sangat menginginkan terbentuknya kabupaten Rokan Darussalam, yang mana lihat dari dukungan dari tokoh masyarat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pemuda, dan dari setiap BPD di wilayah Rokan Darussalam yang menyakakan dukungan untuk terbentuknya Kabupaten Rokan Darussalam. selain itu tokoh pemuda, tokoh mahasiswa dan tokoh lainya juga telah melakukan demonstrasi, lobi, negosiasi yang dilakukan di DPR-RI. Selain itu adanya hambatan dari pemerintah induk dalam pemekaran rokan darussalam. proses pemekaran rokan darussalam ini telah sampai ditahap Rancanggan Undang-Undang (RUU), dimana untuk menjadi Undang-Undang panitia pemekaran harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur pada PP 78 Tahun 2007. Dan sampai sekarang BP-KRD terus bejuang untuk melengkapi persyaratan yang telah di keluarkan oleh DPR RI, hal ini demi terwujudnya Kabupaten Rokan Darussalam. Kata Kunci : Dinamika, Vertikal Colition, Pemekaran Kabupate