PENGELOLAAN HARTA WAKAF OLEH AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT (NAZHIR)

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Diperlukan nazhir untuk mengelola harta wakaf yang disebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk memperoleh anilisis yang menyeluruh, penulis menganalisis tiga pokok permasalahan yaitu pengelolaan harta wakaf oleh Muhammadiyah Sumbar, jenis harta wakaf yang dikelola oleh Muhammadiyaah Sumbar, dan kendala yang dihadapi oleh Muhammadiyah Sumbar. Penelitian dilakukan di Persyarikatan Muhammadiyah Sumbar dengan mengambil 3 lokasi sampel yaitu di Muhammadiyah Kota Padang, Muhammadiyah Kota Bukittinggi, Muhammadiyah Kab. Padang Pariaman. Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yakni dengan melihat norma hukum yang ada di Indonesia dan menghubungkannya dengan fakta di lapangan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah Sumbar telah menjalankan tugasnya sebagai Nazhir Badan Hukum yang berkewajiban melakukan pengadministrasian terhadap harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, tetapi masih dapat ditemukan tanah-tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat hak atas tanah dan Akta Ikrar Wakaf. Selain itu, tidak terkelolanya harta wakaf secara maksimal yang disebabkan pemahaman nazhir bahwa tugas dan kewajiban Nazhir hanya sampai Akta Ikrar Wakaf diterbitkan. Selanjutnya jenis harta wakaf yang dikelola oleh Muhammadiyah Sumbar ada tiga jenis yakni wakaf benda tidak bergerak, wakaf benda bergerak, dan wakaf benda bergerak berupa uang. Problematika pengelolaan ini ingin diselesaikan oleh Persyarikatan dengan merombak manajemen pengurusan wakaf yang dipegang oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, kemudian memberikan pelatihan dan pengawasan oleh Pihak internal persyarikatan maupun pihak pemerintah dengan harapan setiap kekurangan pengelolaan wakaf dapat dievaluasi dan diperbaiki kedepannya