PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 7 TAHUN 2011

Salah satu kebijakan pemerintah untuk memperkuat pendapatan asli daerah adalah dengan penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa guna meningkatkan pendapatan asli daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan dialihkan dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah. Untuk itu setiap daerah diwajibkan untuk melakukan persiapan guna merealisasikan undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah di Kota Padang, dan mengidentifikasi kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan pengalihan PBB-P2 di Kota Padang.Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam, studi dokumentasi dan pertanyaan berupa kuisioner. Kajian ditekankan pada pelaksaan pemungutan PBB-P2 dan melihat apa kendala yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang telah dilaksanakan sesuai dengan standar aturan pelaksanaan yang ada. Semua proses atau tahapan yang harus dilakukan telah dilewati dengan baik, diantaranya adalah: pembuatan perda, pemberitahuan kepada Menteri Keuangan RI, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan SDM, melakukan kerjasama dengan pihak terkait dan membuka rekening PBB-P2 pada Bank yang ada di Kota Padang. Semua tahapan tersebut telah dilalui dengan baik sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ada. Dampaknya adalah hasil penerimaan PBB yang meningkat jika dibandingkan sebelum pengalihan, meskipun pada kontribusi terhadap PAD mengalami penurunan