HARMONISASI MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN DAERAH OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Seiring dengan semangat otonomi daerah terjadi peningkatan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun Peraturan Daerah yang dibentuk tersebut masih menimbulkan banyak permasalahan sehingga dibatalkan. Maka dari itu harus adanya instansi terkait yang bertugas untuk mengkoreksi atau memeriksa produk hukum yang dibuat, salah satunya dalam penyusunan Peraturan Daerah. Dalam hal penyusunan Peraturan Daerah tersebut diperlukan suatu proses agar tercapai satu tujuan yang sama antara Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelumnya ataupun Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Pertama, bagaimana harmonisasi Peraturan Daerah menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Kedua, bagaimana harmonisasi materi muatan hak asasi manusia dalam Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dengan yang terjadi di lapangan. Adapun hasil penelitian penulis bahwa Harmonisasi materi muatan hak asasi manusia Peraturan Daerah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Harmonisasi Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur secara jelas pada Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) tetapi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya mengatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Harmonisasi materi muatan hak asasi manusia oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dilakukan melalui melakukan kajian dan penelitian terkait Peraturan Daerah yang menghormati unsur hak asasi manusia. Lemahnya landasan yuridis dalam pelibatan Kanwil Kemenkumham mengakibatkan independensi dan akuntabilitas kelembagaan sebagai lembaga hukum yang berperan dalam praktek penyusunan Peraturan Daerah sehingga memungkinkan menurunnya kepercayaan masyarakat