PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE NARKOBA DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Barat)

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menegakkan hukum dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polri menggunakan KUHP dan KUHAP sebagai dasar hukumnya termasuk dalam melindungi hak-hak tersangka yang diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tidak menuliskan wewenang yang secara khusus kepada penyidik Polri dalam melakukan penyidikan, namun dalam pasal 81 disebutkan penyidik Polri dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini. Kewenangan penyidikan yang diberikan kepada penyidik Polri ini terkadang ditemukan tindakan melewati batas atau terjadi perbuatan sewenang-wenang. Permasalahan yang dilihat adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan penyidik Dir Resnarkoba dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika terkait perlindungan hak tersangka, apa kendala yang dihadapi penyidik Dir Resnarkoba dalam melaksanakan penyidikan yang terkait dengan perlindungan hak-hak tersangka, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Dir Resnarkoba dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis dengan demikian data-data hukum yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan (field research) dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian sebagai berikut penyidik kepolisian mempunyai wewenang dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan terkait dengan hak-hak tersangka secara garis besar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum tetapi terjadi beberapa kasus dimana penyidik bertindak diluar kewenangan yang telah diberikan. Kendala-kendala yang ditemui di lapangan dalam proses penyidikan yang terkait dengan hak tersangka adalah sulitnya mendapat keterangan mengenai barang bukti dan jaringan narkoba dari tersangka sehingga terkadang penyidik menggunakan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan perlindungan hak tersangka adalah dengan mengusulkan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dan memberikan hak-hak sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya