SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG BIDANG STUDI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Pemerintah wajib melakukan pengaman terhadap BMN. Pengaman tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, maupun penghapusan disposal. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sebagai sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi selian Sistem Akuntansi Keuangan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi mereka yang pernah atau yang memang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari satuan kerja pada bagian atau seksi perlengkapan rumah tangga atau yang semacamnya sehingga sesuai Struktur Akuntansi Barang melekat kewajiban untuk penyusunan laporan Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementrian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN sebagai sub sistem harus saling berjalan secara simultan. Dengan demikian dapat dilakukan check and balance antara arus uang dan arus barang. Selain itu, SIMAK-BMN juga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk neraca. Sehingga dengan demikian BMN dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan pertanggungjawaban sekaligus. Berdasarkan uraian diatas, penulis membahas SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG