PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG

Meskipun telah diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa tanah merupakan sumber kemakmuran rakyat, namun jumlah rakyat miskin Indonesia masih cukup besar (sekitar 39 juta jiwa). Hal ini terjadi karena masih terjadi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). Ketimpangan P4T dan ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan semakin sukarnya upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran. Ketimpangan P4T juga dapat mendorong terjadinya kerusakan sumberdaya tanah dan lingkungan hidup, peningkatan jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Lebih lanjut, permasalahan pertanahan ini akan berdampak terhadap rapuhnya ketahanan pangan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non departemen di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala, (Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006). Tugasnya yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Guna menunjang pembangunan nasional dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak, penerimaan negara bukan pajak pada Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan dituangkan dalam laporan magang yang di beri judul “Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Padang”