PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Padang )

Penegakan hukum yang saat ini perlu dilaksanakan adalah penegakan hukum dalam bidang keimigrasian. Penegakan hukum ini ditujukan kepada WNA yang berada di Indonesia yang diberikan izin oleh negara untuk berada di Indonesia yang disebut izin tinggal. Pada dewasa ini izin tinggal tersebut sering disalahgunakan oleh WNA yang bersangkutan. Terhadap WNA tersebut PPNS Keimigrasian menjatuhkan sanksi menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Pasal 122 huruf a berupa sanksi penjara dan menurut Pasal 75 ayat (2) berupa sanksi tindakan administratif keimigrasian. Pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal saat ini lebih menekankan pada sanksi tindakan administratif keimigrasian dimana dengan kata lain proses sistem sanksi tidak berjalan secara tepat dan proposional. Berdasarkan permasalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : pertama, Apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal? kedua, Bagaimanakah penegakan hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal? Ketiga, Apa saja kendala dan bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal? Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dengan pendekatan ini nantinya dapat deskriptifkan tentang penegakan hukum PPNS Keimigrasian terhadap WNA yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan di atas. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu : pertama penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA dikarenakan oleh faktor wilayah,biaya dan oleh ketidaktahuan WNA itu sendiri, kedua, penegakan hukum oleh PPNS Keimigrasian terhadap WNA tersebut dilakukan dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi tindakan administratif keimigrasian, ketiga, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya seperti kendala dari segi substansi, kendala dari segi penegak hukum, kendala dari segi sarana dan prasaran, serta kendala dari segi masyarakat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi yaitu dengan mengadakan SIPORA, pengusulan penambahan jumlah PPNS dan pejabat teknis serta pengusulan perbaikan keadaan sarana dan prasarana