PEMENUHAN HAMBAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN KECIL MENENGAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Khusus mengenai hak-hak pekerja/buruh dalam penerapan pelaksanaanya, perlu dilakukan oleh pihak pemerintah secara baik. Meskipun di Dinas tenaga kerja, Provinsi, Kabupaten/Kota atau pusat sudah ada pegawai pengawas, namun masih kurang memadai, di Kabupaten Limapuluh Kota khususnya dimana hubungan kerjanya masih kental dengan hubungan kekeluargaan, mengakibatkan banyaknya hak dari buruh yang tidak terpenuhi. Seperti yang telah disampaikan bahwa di perusahaan yang sifatnya keluarga, ketentuan mengenai upah, jam kerja, jaminan sosial, jaminan kesehatan, masih terabaikan walaupun mereka mengetahui, tapi nampaknya sulit untuk diterapkan karena dianggap tidak terlalu penting. Dalam hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha bisa kita lihat saat ini para pekerja/buruh seringkali diberatkan dalam hubungan itu karena hanya bermodalkan tenaganya saja seorang buruh terkadang harus menerima hubungan kerja yang memberatkan pekerja/buruh karena sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan sangat terpaksa menerima hubungan itu demi mendapatkan penghidupan yang layak