PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI KUASA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAMPROSES PERADILAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang)

Belum lagi maraknya tindakan yang kurang profesional dari oknum polisi tertentu dalam menjalankan tugasnya. Seperti tindakan polisi saat menilang pengendara kendaraan bermotor bernama Riyan di Magelang. Pada saat itu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan dari kendaraan bermotor yang ia kemudikan terlambat dibayar dua bulan. Suatu kekeliruan apabila memaksakan untuk menerapkan Pasal 288 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengenai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan, karena STNK yang dibawa oleh Riyan saat mengendarai kendaraan tersebut masih berlaku (selama 5 tahun), hanya saja belum disahkan, karena pengesahan dilakukan setelah pembayaran pajak kendaraan. Dengan arti bahwa STNK yang tidak disahkan dengan stempel oleh Kepolisian karena belum membayar PKB tahunan tidak dapat dijadikan sebagai unsur pelanggaran dalam Pasal 288 tersebut. Bahkan Ditlantas Polda Metro Jaya melalui situs resminya dalam menjawab pertanyaan dari Riyan tersebut mengatakan hal tersebut bukanlah kewenangan dari polisi untuk menilang, tetapi merupakan kewenangan Dinas Pendapatan untuk memberikan sanksi administratif dan mereka akan melaporkan hal tersebut ke pimpinan agar selalu mengingatkan petugas polisi di lapangan.4 Begitu juga keadaan yang terjadi di Sumbawa Barat. Masyarakat beberapa kali memberikan keluhan langsung kepada Kapolres Sumbawa Barat AKBP. Muhammad Suryo Saputra. Keluhan tersebut disampaikan karena tindakan yang dilakukan petugas di lapangan sangat represif untuk mengeluarkan tilang. Bahkan yang sangat menyedihkan, sang Kapolres tersebut juga menambahkan bahwa hal yang dilaporkan kepadanya tersebut pernah dilihatnya sendiri.5 Berdasarkan keadaan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul “PERANAN KEPOLISIAN SEBAGAI KUASA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERADILAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Padang)”