IMPLEMENTASI FUNGSI PENCEGAHAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tegak berdirinya hukum suatu bangsa merupakan sebuah modal dasar bagi kelancaran pembangunan. Penghormatan dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat maupun penyelenggara negara menjadi sebuah komponen penting bagi terjaminnya hak-hak masyarakat. Selama lebih dari enam dekade Republik ini terus berusaha mencari sebuah formula tatanan sosial yang pas demi kesinambungan pembangunan, tidak terkecuali tatanan hukum. Banyak sekali produk-produk hukum yang telah dihasilkan mulai dari undang-undang hingga keputusan presiden. Namun semua itu belum dapat menciptakan kesejahteraan rakyat dalam arti sesungguhnya. Satu dari banyak persoalan hukum yang pelik, yang bangsa ini masih berjuang sampai hari ini adalah menuntaskan agenda pemberantasan korupsi. Agenda yang di amanahkan sebagai hasil dari perjuangan reformasi pada tahun 1998. Korupsi telah menggerogoti kehidupan bangsa dan Negara Indonesia sejak kemerdekaannya diproklamirkan. Oleh karena tidak pernah diberantas secara bersungguh-sungguh hinggga tuntas, kejahatan tersebut terus berkembang bahkan merajalela hingga terus merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia.