AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI KATIAGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012

Nola Yasnita. 1010831010. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Katiagan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Asrinaldi, S.SoS, M.Si sebagai Pembimbing 1 dan Zulfadli, S.Hi, M.Si sebagai Pembimbing 2. Skripsi ini terdiri dari 76 halaman dengan 11 referensi buku, 3 skripsi, 8 pelaporan, dan 1 situs internet. Otonomi daerah pada dasarnya menuntut kemandirian daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri sumberdaya yang dimilikinya.Otonomi daerah di Sumatera Barat dilaksanakan dengan menjadikan pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah. Kemandirian daerah pada pemerintahan nagari akan terlaksana secara baik dengan diterapkannya pinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, salah satunya pengelolaan keuangan nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari Katiagan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Nagari Katiagan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012. Sebagai kerangka konseptual dalam menjawab permasalahan penelitian menggunakan teori Mardiasmo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, untuk validitas data peneliti melakukan uji triangulasi sumber data. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Unit analisis yang digunakan adalah lembaga, analisis data dengan interpretasi etik dan emik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana nagari, Pemerintah Nagari Katigan belum maksimal dalam pelaksanaan. Pada tahap perencanaan dilakukan dengan melaksanakan pembangunan partisipatif. Hal ini dibuktikan dengan penerapan prinsip responsif guna pembelajaran masyarakat nagari dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan nagari. Tahap pelaksanaan masih sebatas pertanggungjawaban secara fisik dan untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih belum sepenuhnya sempurna dan pertanggungjawaban administrasi keuangan masih perlu adanya perbaikan. Kata Kunci : Akuntabilitas, Good Governance, Nagari dan Keuanga